Terbit di Radar Bogor, 29 Desember 2025
Pascabanjir, Negara Hadir Tetapi Belum Menyentuh Akar Masalah
Setelah banjir surut, situasi perlahan tampak kembali normal. Jalan bisa dilalui, aktivitas ekonomi mulai bergerak. Perhatian publik bergeser ke isu lain. Namun bagi warga terdampak, inilah fase yang paling menentukan. Ketika air menghilang, dampak utama banjir justru mulai terasa.
Banjir tidak berhenti sebagai peristiwa alam. Ia berlanjut menjadi krisis sosial dan ekonomi jangka menengah yang sering luput dari perhatian kebijakan publik.
Kehilangan Penghidupan: Masalah Pascabanjir yang Paling Nyata
Fase pascabanjir, kerusakan fisik terlihat jelas: rumah rusak, perabot hilang dan lahan pertanian tertutup lumpur. Namun dampak paling berat bagi banyak keluarga adalah hilangnya sumber penghidupan.
Petani tidak langsung bisa menanam kembali karena tanah rusak dan benih mati. Pedagang kecil kehilangan stok dan modal usaha. Pekerja informal kehilangan pelanggan karena aktivitas ekonomi lokal belum pulih. Dalam banyak kasus, pendapatan berhenti total sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.
Ketika bantuan darurat berhenti, banyak keluarga tidak memiliki penyangga ekonomi. Dalam kondisi ini, utang menjadi pilihan yang nyaris tak terhindarkan. Utang untuk makan, memperbaiki rumah secara minimal, atau memulai kembali usaha kecil. Pada titik ini banjir berubah dari bencana alam menjadi pemicu kemiskinan yang lebih dalam.
Program Pemulihan Ada, tetapi Bersifat Terbatas
Perlu diakui, negara tidak sepenuhnya absen pada fase pascabanjir. Pemerintah memiliki berbagai instrumen pemulihan, seperti bantuan stimulan perbaikan rumah, bantuan sosial lanjutan, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah.
Namun persoalannya bukan pada keberadaan program, melainkan pada cakupan, desain, dan orientasinya. Sebagian besar intervensi pascabencana masih berfokus pada pemulihan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek. Program yang secara langsung menargetkan pemulihan mata pencaharian dan pendapatan warga terdampak masih terbatas, tidak berkelanjutan, dan sering kali tidak terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Akibatnya, pemulihan ekonomi warga berjalan lambat atau bahkan terhenti, sementara secara administratif status bencana dianggap selesai.
Niat Kebijakan vs Dampak Nyata di Lapangan
Secara normatif, kerangka kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia mengakui pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemulihan sosial dan ekonomi tercantum sebagai bagian dari mandat negara.
Namun di lapangan, keberhasilan masih diukur melalui indikator yang sempit: jumlah rumah yang diperbaiki, fasilitas umum yang kembali berfungsi, dan cepatnya penyaluran bantuan awal. Dampak ekonomi jangka menengah berapa lama warga kehilangan penghasilan, berapa usaha kecil yang gagal pulih, atau berapa keluarga yang terjerat utang jarang menjadi dasar evaluasi kebijakan.
Kesenjangan antara niat kebijakan dan dampak nyata inilah yang membuat pemulihan terlihat semu. Secara administratif bencana selesai, tetapi secara sosial dan ekonomi krisis masih berlangsung.
Pola Berulang di Daerah Terdampak
Pengalaman pascabanjir di beberapa wilayah menunjukkan pola yang serupa. Di wilayah pertanian dataran rendah, misalnya, bantuan darurat relatif cepat diterima, tetapi pemulihan lahan dan akses modal tanam kembali sering kali memakan waktu berbulan-bulan. Selama masa tunggu tersebut, petani tidak memiliki pendapatan. Mereka bergantung pada utang.
Di kawasan perkotaan padat penduduk, pedagang kecil dan pekerja informal menghadapi masalah serupa. Bantuan pangan membantu bertahan sementara, tetapi tanpa dukungan pemulihan usaha seperti akses modal lunak atau program kerja, banyak yang tidak mampu kembali ke kondisi sebelum banjir.
Perbedaan kapasitas pemerintah daerah memang memengaruhi variasi respons, tetapi pola besarnya tetap sama: pemulihan mata pencaharian bukan prioritas utama kebijakan pascabencana.
Banjir Berulang dan Produksi Risiko oleh Kebijakan
Banjir di Indonesia bukan peristiwa tunggal. Ia berulang setiap tahun, sering terjadi di wilayah yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa banjir tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural, terutama kerusakan lingkungan dan tata kelola ruang.
Deforestasi di hulu daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan perizinan telah menurunkan daya dukung lingkungan. Dalam konteks ini, banjir bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan konsekuensi dari pilihan pembangunan.
Penting untuk membedakan negara sebagai perumus kebijakan dan negara sebagai pelaksana di lapangan. Namun ketika kebijakan tata ruang dan perizinan secara sistematis mengabaikan risiko ekologis, maka negara sebagai entitas kebijakan tetap memikul tanggung jawab atas risiko yang terjadi.
Pemulihan yang Belum Menyentuh Akar Masalah
Dalam situasi banjir berulang, pemulihan pascabencana seharusnya tidak berhenti pada bantuan sosial. Fokus perlu diarahkan pada pemulihan mata pencaharian melalui pendekatan yang berorientasi kerja, seperti rehabilitasi lingkungan, pemulihan lahan pertanian, dan restorasi daerah aliran sungai.
Pendekatan ini tidak hanya membuka lapangan kerja bagi korban banjir, tetapi juga memperkuat perlindungan ekologis untuk mencegah bencana berulang. Namun hingga kini, pendekatan semacam ini masih berada di pinggiran kebijakan. Program ini kalah oleh belanja jangka pendek yang cepat terlihat hasilnya. Ini bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan pilihan kebijakan dan prioritas pembangunan.
Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Konstitusi
Dalam kerangka konstitusi, tanggung jawab negara tidak berhenti pada bantuan kemanusiaan. Ketika kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan menjadi penyebab bencana berulang, negara berkewajiban memastikan pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Pemulihan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan bukan kebijakan tambahan, ini bagian dari tanggung jawab dasar negara. Jika risiko diproduksi oleh kebijakan, maka biaya sosialnya tidak boleh dibebankan kepada warga.
Penutup
Banjir tidak berakhir saat air surut. Ia meninggalkan krisis yang berlangsung lama namun sering luput dari perhatian publik. Selama kebijakan pascabencana masih berfokus pada fase darurat dan pemulihan fisik, sementara pemulihan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan diabaikan, siklus banjir dan kemiskinan akan terus berulang.
Dengan mengakui keberadaan kebijakan sekaligus mengkritisi keterbatasannya, jelas bahwa persoalan utama bukan ketiadaan negara, melainkan negara yang belum memilih untuk benar-benar menyelesaikan masalah hingga ke akarnya.