Dimuat di Radar Bogor, tanggal 25 Pebruari 2026.
Demokrasi yang Tampak Lengkap, Tetapi Terasa Kosong
Secara prosedural, demokrasi kita tampak lengkap. Kepala daerah dipilih langsung. Otonomi berjalan. Anggaran publik mengalir hingga desa. Namun dalam kehidupan sehari-hari, negara sering terasa jauh.
Pertanyaan mendasar masih sering muncul. Mengapa masih banyak warga kelaparan? Mengapa anak putus sekolah belum tertangani serius? Perundungan dan stres di sekolah terus terjadi. Selokan mampet. Pencurian kecil karena desakan hidup. Isu kemanusiaan baru dianggap penting setelah menjadi krisis dan viral.
Dalam literatur politik modern, kondisi ini dikenal sebagai ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Guillermo O’Donnell dalam Delegative Democracy (1994) menjelaskan bahwa pemilu dapat berlangsung rutin, tetapi mekanisme akuntabilitas dan perlindungan terhadap warga rentan tetap lemah.
Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999) menegaskan bahwa demokrasi tidak selesai pada pemilu. Demokrasi mensyaratkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak warga sebagai fondasi yang tidak bisa ditawar. Ia mengkritik apa yang disebutnya demokrasi kosong: pemilu tetap digelar, tetapi kebebasan sipil dibatasi, hukum ditegakkan tidak adil, korupsi merajalela, dan partai politik rapuh.
Sistem, Insentif, dan Hilangnya Empati
Persoalan ini bukan sekadar soal siapa pemimpinnya. “Ia adalah konsekuensi dari desain sistem yang lemah dan nilai publik yang tidak cukup dijaga.”
Politik bekerja berdasarkan insentif. Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957) memperkenalkan konsep rational ignorance, yakni kecenderungan warga untuk tidak mendalami isu publik karena biaya memahami kebijakan dianggap lebih besar daripada dampak satu suara individu.
Akibatnya, kelompok kecil yang terorganisasi dan memiliki sumber daya lebih mudah mempengaruhi kebijakan dibanding warga miskin yang tersebar dan lemah daya tawarnya. Mancur Olson dalam The Logic of Collective Action (1965) menjelaskan bahwa kesamaan kepentingan tidak otomatis melahirkan kerja sama karena adanya masalah free rider. Dalam kelompok besar, insentif untuk berpartisipasi cenderung lemah sehingga mayoritas sulit bertindak kolektif, sementara minoritas dengan kepentingan terkonsentrasi dan terorganisir justru lebih efektif mempengaruhi hasil politik dan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, desentralisasi yang awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat tidak selalu diiringi penguatan kapasitas dan integritas. Vedi Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia (2010) menegaskan bahwa otonomi daerah kerap menjadi sarana konsolidasi oligarki lokal, bukan pendalaman demokrasi.
Tanpa kontrol dan partisipasi warga, demokrasi lokal mudah dikuasai elite. Agenda neo-liberal desentralisasi pun sering dimanfaatkan untuk memperluas praktik rent-seeking dan korupsi di tingkat daerah. Ketika politik dikuasai insentif sempit dan oligarki lokal, pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentuk daya kritis warga. Namun justru di titik inilah tekanan pasar ikut masuk.
Pendidikan dan Logika Pasar
Fenomena serupa tampak dalam pendidikan tinggi. Perguruan tinggi semakin terdorong mengikuti logika pasar. Administrasi bertambah. Akreditasi menjadi prioritas. Sementara pembentukan karakter publik perlahan menyempit.
Sheila Slaughter dan Gary Rhoades dalam Academic Capitalism and the New Economy (2004) menggambarkan bagaimana universitas semakin bergerak mengikuti rasionalitas komersial, berorientasi pada pasar, kemitraan industri, dan kompetisi pendanaan. Perguruan tinggi tidak lagi sekadar ruang pencarian ilmu dan pembentukan nalar publik, tetapi juga aktor ekonomi yang aktif mengejar kontrak riset, paten, dan branding institusional.
Sementara itu, Michael Sandel dalam What Money Can’t Buy (2012) mengingatkan bahwa tidak semua nilai sosial dapat dan layak diukur dengan logika pasar. Ketika pendidikan, kehormatan, atau bahkan partisipasi publik diperdagangkan, terjadi pergeseran makna moral yang berisiko mereduksi nilai-nilai kewargaan menjadi sekadar transaksi ekonomi.
Jika pendidikan direduksi menjadi instrumen ekonomi semata, ia berisiko kehilangan fungsi moral dan kewargaan. Dalam jangka panjang, demokrasi yang miskin pendidikan kritis akan melahirkan warga yang pasif, bukan pengawas kekuasaan.
Di sejumlah negara Eropa, negara mengambil peran besar dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Pendidikan diposisikan sebagai investasi strategis bagi kualitas demokrasi, bukan sekadar komoditas individual. Akses pendidikan tinggi dijaga agar tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi keluarga.
Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang terdidik dan kritis. Universitas bukan hanya mesin pertumbuhan ekonomi. Ia adalah ruang pembentukan nalar publik dan etika kewargaan.
Dari Penonton Menjadi Pemilik
Kritik terhadap sistem penting. Namun demokrasi tidak akan berubah hanya oleh analisis. Ia berubah ketika warga mengambil peran.
Robert Putnam dalam Making Democracy Work (1993) menunjukkan bahwa kinerja institusi publik dipengaruhi oleh tingkat social capital dalam masyarakat. Elinor Ostrom dalam Governing the Commons (1990) membuktikan bahwa komunitas lokal mampu mengelola sumber daya bersama secara efektif bila memiliki aturan yang jelas dan transparan.
Perubahan tidak lahir dari retorika sesaat. Ia tumbuh dari konsistensi membangun mekanisme kecil yang bekerja. Dari partisipasi yang nyata. Dari kesadaran bahwa demokrasi bukan milik elite, melainkan milik warga.
Demokrasi Tidak Akan Menyelamatkan Dirinya Sendiri
Demokrasi tidak otomatis menjadi adil hanya karena pemilu diselenggarakan. Ia tidak otomatis melindungi yang lemah hanya karena undang-undang ditetapkan.
Sistem hanya menyediakan kerangka. Jiwa demokrasi ditentukan oleh kualitas warganya.
Jika warga memilih diam, demokrasi akan dikuasai oleh mereka yang paling terorganisasi. Jika jabatan dipandang sebagai akses ekonomi, politik berubah menjadi transaksi. Jika pendidikan kehilangan fungsi moralnya, generasi mendatang hanya mewarisi prosedur tanpa kedalaman.
Demokrasi jarang runtuh secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan, melalui pembiaran, kompromi kecil yang terus diulang, dan hilangnya keberanian warga untuk bersuara.
Saat warga berani mengambil posisi sebagai pemilik, bukan lagi penonton, struktur yang tampak beku pun bisa kembali bergerak. Dan di situlah demokrasi menemukan kembali ruhnya.
Pengeditan akhir dibantu oleh AI.